Apa PR yang Tak Akan Selesai Meski Jokowi 5 Kali Jadi Presiden?

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal segera berakhir. Setelah dua kali memimpin Indonesia, ada tugas nan tak selesai. Bahkan, ada PR nan tak bakal beres meski dia lima kali menjabat presiden.

Jokowi sendiri nan mengakui perihal itu saat memanggil para pejabat Otoritas Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara beberapa waktu lampau di Istana Negara.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin mengungkapkan kepala negara saat itu curhat bahwa ada satu tugas nan tak bisa dia selesaikan meski menjabat sampai lima kali.

"Terakhir-terakhir Pak Presiden (Jokowi) sampaikan ke kami (OIKN) pada saat dipanggil beliau, bahwa IKN itu adalah Indonesia X (kota eksperimen). 'Kalaulah saya (Jokowi) jadi presiden 5 kali, saya tidak bakal bisa mengubah tata kelola pemerintahan kita nan ada sudah berakar sampai ke desa-desa'," jelas Alimuddin menceritakan curhatan Jokowi, dalam seminar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (7/5).

Oleh karenanya, Jokowi menilai mengganti ibu kota bakal menjadi langkah awal menyelesaikan PR tersebut. Meskipun dia tak lagi menjabat, tugas itu bisa dilanjutkan oleh penggantinya.

"Memang banyak sekali pekerjaan dan menjadikan biaya tata kelola pemerintahan kita menjadi mahal. Oleh lantaran itu, salah satu nan mengakibatkan (ibu kota) dipindah, di samping persoalan kesejahteraan dan pemerataan penduduk, juga mau mengubah tata kelola pemerintahan," tutur Alimuddin menyampaikan tujuan Jokowi untuk Indonesia.

Lantas, apa betul hanya tata kelola pemerintahan jelek nan menjadi persoalan tak terselesaikan Jokowi?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan ada banyak persoalan nan belum bisa diselesaikan Jokowi selama nyaris 10 tahun memimpin Indonesia.

Namun, semua memang berasal dari tata kelola pemerintahan nan buruk, sehingga bisa terjadi korupsi, kemiskinan, pengangguran dan ketidaksetaraan perekonomian.

"Tata kelola pemerintahan Indonesia memang kurang baik. Ada banyak masalah di sana. Mulai dari berbiaya tinggi, kurang efisien, kurang efektif, kurang spirit melayani namalain tetap kental mental priyayinya, dan koruptif," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Ronny, membenahi tata kelola pemerintahan nan jujur dan baik bukan perkara mudah. Sebab, semua nan duduk di bangku kepemimpinan tidak mempunyai tujuan nan sama.

"Pembenahannya tidak mudah dan tidak cepat. Karena persoalnya tata pemerintahan kita sifatnya multidimensi, masalahnya nyaris ada di semua sisi dan semua level. Apalagi jika presidennya tidak konsentrasi membenahi birokrasi," imbuhnya.

Lanjutnya, apalagi pesta kerakyatan untuk memilih pemimpin pun bisa dibilang hanya sebagai formalitas nan kudu dijalankan saja. Padahal, pemenangnya sudah pasti 'pusaran' itu-itu saja alias bisa disebut dinasti pemimpin berlanjut.

Karena itu, khususnya di daerah, pembenahan susah dilakukan lantaran banyak pemimpin tujuannya menjabat untuk kepentingan sendiri. Meski ada nan niat jujur mau memperbaiki, tapi sangat susah ditemukan.

"Di wilayah pun kasusnya sama. Pergantian kepala wilayah biasanya hanya rutinitas politik semata. Hanya sebagian mini kepala wilayah nan sukses membenahi governance pemerintahan daerah," jelasnya.

 Lanjut ke laman berikut...