Anak Buah Sri Mulyani Bantah Tapera Dilakukan Demi 'Keruk' Uang Rakyat

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan membantah Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dilakukan lantaran pemerintah memerlukan duit dari rakyat untuk membiayai pembangunan.

Bantahan disampaikan Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Saiful Islam dalam Konferensi Pers KSP tentang Tapera, Jumat (31/5).

Ia mengatakan dalam membiayai kebutuhan negara, sumber utama nan dipakai oleh pemerintah adalah pajak nan kemudian dihimpun dalam APBN.

"Dana itu kemudian digunakan untuk membiayai shopping nan dilakukan untuk aktivitas pemerintah maupun transfer ke wilayah dalam rangka untuk pemberian jasa publik," katanya.

Sementara itu untuk biaya simpanan Tapera, katanya, tak masuk ke dalam postur APBN. Dana Tapera dicatat berdasarkan kepemilikan perseorangan nan jelas akun, by name, ny NIK, by address. 

Setelah tercatat biaya Tapera dipotong dari gaji, dia mengatakan biaya tersebut tersimpan di bank kustodian. Kemudian biaya dipupuk pada instrumen investasi nan dilakukan oleh manajemen investasi ahli dan diawasi OJK.

"Jadi jika dikaitkan dengan penerimaan (negara) itu tidak ada hubungannya," katanya.

Pemerintah mewajibkan pekerja ikut Program Tapera. Mereka mewajibkan pengusaha untuk mendaftarkan pekerja mereka menjadi peserta Tapera paling lambat Mei 2027.

Sebagai akibat itu, pekerja kudu bayar iuran nan besarannya 3 persen. Besaran iuran itu 0,5 persen ditanggung alias dibayari oleh pengusaha.

Sementara itu, 2,5 persen lainnya dibayari oleh pekerja. Iuran tersebut bakal dipotong dari penghasilan pekerja setiap tanggal 10.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho  mengatakan kebijakan Tapera dijalankan demi mengatasi kesenjangan kepemilikan rumah masyarakat di Indonesia nan tetap tinggi. Menurutnya, kesenjangan itu tidak bakal bisa diatasi jika pemerintah bekerja sendiri.

"Jadi jika andalkan pemerintah saja tidak terkejar. Maka ekspansi grand design untuk menyertakan masyarakat bareng pemerintah, dan konsepnya bukan iuran tapi menabung," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)