Airlangga Targetkan RI Jadi Anggota Penuh OECD Tiga Tahun Lagi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi personil resmi dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam tiga tahun mendatang. Target dibuat lantaran sejauh ini sudah ada 38 negara nan mendukung Indonesia masuk dalam OECD.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Indonesia mau mengikuti jejak Chili nan hanya butuh tiga tahun untuk proses aksesi. Ia menegaskan sejauh ini tidak ada negara nan bisa sigap diterima dalam keanggotaan OECD.

"Tiga tahun, Chile tiga tahun, tapi masyarakat Chile penduduknya tidak banyak," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5).

Airlangga kemudian menjelaskan sejak 2007, Indonesia telah menjadi mitra OECD berbareng Brazil, India, China, dan Afrika Selatan. OECD pun telah meluncurkan South-east Asia Regional Program pada 2016.

Baru-baru ini, dalam pertemuan ministerial council meeting di Prancis. Ia menyebut permohonan pengajuan menjadi negara personil OECD Indonesia dan Argentina diterima.

"Argentina sampai dengan rapat kemarin itu untuk aksesi berproses lima tahun, sedangkan Indonesia dari surat pengiriman ke OECD berproses selama tujuh bulan," kata dia.

Saat ini, negara-negara nan mempunyai status dan proses pendaftaran OECD berbareng Indonesia ialah Argentina, Brasil, Kroasia, Peru, Bulgaria, dan Rumania.

Adapun periode proses aksesi menuju OECD di masing-masing negara menurutnya beragam. Contohnya Kosta Rika nan memerlukan waktu enam tahun, Kolombia tujuh tahun, dan Chile nan cukup sigap ialah tiga tahun.

"Mereka berproses sudah rata-rata lebih dari dua tahun, Brasil sampai 5 tahun. Nah, Indonesia masuk dalam pendaftaran itu," imbuh Ketua Umum Partai Golkar itu.

Lebih lanjut, Airlangga membeberkan langkah Indonesia selanjutnya ialah menyampaikan initial memorandum secara langsung ke OECD. Memorandum itu berisi arsip nan disampaikan negara kandidat aksesi OECD untuk mengukur tingkat keselarasan regulasi, kebijakan, dan praktik negara kandidat dengan OECD.

Adapun arsip tersebut merupakan proses awal dari rangkaian proses penyelarasan regulasi, kebijakan, dan standar suatu negara dengan OECD. Ada 26 kebijakan nan kudu diselaraskan dengan OECD.

"Itu ada 26 [kategori kebijakan]. Mulai dari keuangan, ekonomi, anti korupsi, persaingan sehat, sampai dengan nan perincian consumer policy, digital economy, technology policy, steel committee termasuk ship building," jelas Airlangga.

Indonesia menurut Airlangga telah diberikan waktu 250-280 hari dari sekarang untuk menyusun arsip initial memorandum tersebut.

Airlangga pun menyatakan, pemerintah bakal membentuk project management office (PMO) di bawah Kemenko Perekonomian untuk mempercepat proses aksesi OECD.

Di sisi lain, Indonesia juga bakal mengundang OECD untuk berjumpa langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekjen OECD Mathias Cormann bakal berjumpa Jokowi pada akhir bulan ini di Istana Kepresidenan.

[Gambas:Video CNN]

(khr/agt)