Agen LPG 3 Kg Ngeluh Susah Minta KTP Pembeli: Takut Dipakai Pinjol

Jakarta, CNN Indonesia --

Agen LPG 3 kilogram (kg) di Jakarta mengeluhkan susahnya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) pembeli. Para pembeli gusar identitasnya disalahgunakan untuk pinjaman online (pinjol).

Permintaan menunjukkan KTP untuk membeli LPG 3 kg ini sudah diujicobakan sebelum resmi bertindak mulai 1 Juni 2024 mendatang.

Estu (39), salah seorang pemasok penjual LPG di bilangan Kemang Utara, Jakarta Selatan, mengatakan kebijakan pemerintah itu cukup membikin repot. Pasalnya, dia kudu membujuk pengguna menyerahkan fotokopi KTP.

Menurut Estu, perihal itu tak mudah lantaran tak sedikit pengguna nan ragu.

"Banyak (hambatan) ada nan gak mau, kadang suka takut (KTP) mereka dipakai nan lain. Kadang mereka takut buat pinjol, jadi diminta KTP itu agak susah," katanya kepada CNNIndonesia.com saat ditemui di kiosnya, Rabu (29/5).

Di sisi lain, Estu pun tak bisa melakukan banyak. Maklum, kebijakan menunjukkan KTP untuk membeli LPG merupakan arahan langsung dari PT Pertamina (persero).

Karenanya, dia tak punya pilihan. Estu terus berupaya menyakinkan para pelanggan. Ia getol menyosialisasikan jika tanpa KTP maka pengguna tak bisa memperoleh gas melon subsidi itu.

"Karena untuk pendataan mereka (pelanggan). Cuma nan sudah-sudah, buat nan rutin ya biasa saja. Karena di awalnya saja hambatannya," jelas Estu.

Berkaca dari masa uji coba itu, Estu tak percaya tatkala kebijakan beli LPG 3 kg dengan KTP bisa melangkah mulus saat ditetapkan 1 Juni mendatang. Akan tetap ada pengguna nan susah dimintai KTP. Tak heran, Estu pun merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.

Sementara itu, Djarot (45), seorang pemasok LPG di bilangan Bangka, Jakarta Selatan, menilai kebijakan beli LPG pakai KTP bakal lancar-lancar saja diterapkan. Sebab, selama masa uji coba, para pengguna sudah mengerti bahwa untuk membeli LPG 3 kg mereka kudu menyertakan kartu identitas itu.

"Sudah gak masalah, orang pembeli sudah pada tahu nantinya beli (LPG 3 kg) pakai KTP," ujar Djarot.

Ia juga mengaku sebelumnya selalu menunjukkan pengguna mengenai kebijakan tersebut. Hal ini dia lakukan sesuai imbauan dari Pertamina.

"Iya sudah dikasih tahu, kan waktu itu ada orang Pertamina ke sini," katanya.

Pertamina Patra Niaga mewajibkan pembelian LPG 3 kg menggunakan KTP mulai 1 Juni 2024. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan kebijakan itu ditempuh demi memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran LPG subsidi.

"Per tanggal 1 Juni nantinya pada saat bakal melakukan pembelian LPG kg bakal dipersyaratkan menggunakan KTP sehingga menuju ke sana seluruh pemasok dan pangkalan melakukan pendataan terhadap konsumen-konsumen nan melakukan pembelian dan mencatatkan dalam aplikasi nan disebut merchant application alias MAP," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (2/8).

Riva mengatakan per April 2024, sebanyak 41,8 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah mendaftar subsidi tepat LPG di mana kebanyakan alias 35,9 juta NIK setara 86 persen adalah sektor rumah tangga.

Kemudian disusul upaya mikro (5,8 juta NIK), petani sasaran (12,8 ribu NIK), dan nelayan sasaran (29,6 ribu NIK), dan pengecer (70,3 ribu NIK).

Ia menambahkan bahwa dengan pendaftaran subsidi LPG tepat, profil dari pembeli dapat dilihat termasuk berapa jumlah LGP nan mereka beli dalam sebulan. Secara rata-rata, pembeli katanya membeli 1 sampai 5 tabung LPG 3 kg per bulan.

"Namun ada nan lebih dari 5 tabung untuk sektor nan mendaftarkan dirinya sebagai pengecer," katanya.

Penyaluran LPG 3 kg memang banyak tidak tepat sasaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan banyak orang kaya nan tetap menikmati subsidi BBM dan LPG.

Bahkan, jumlah orang kaya nan menikmati BBM subsidi ini lebih banyak dari jumlah rakyat miskin nan semestinya menerima support itu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Nathan Kacaribu menyebut berasas info nan dimilikinya, orang miskin nan menikmati subsidi LPG 3 kg sebanyak 23,3 persen dari sasaran.

Sementara, 57,9 persen pengguna LPG 3 Kilogram (Kg) lainnya adalah orang kaya. Begitu juga dengan BBM subsidi. Dari jumlah nan disalurkan 60 persen dinikmati orang kaya dan orang miskin hanya menikmati 40 persen dari total nan diberikan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)