Ada Pilkada, Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Pendaftaran CPNS 2024

Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih meminta pemerintah dan DPR menunda seleksi CASN (Calon Aparatur Sipil Negara) tahun ini sampai setelah Pilkada.

Usulan mereka sampaikan dalam Rakor Pengawasan Bidang Kepegawaian mengenai Penanganan Laporan Masyarakat, Seleksi CASN dan Netralisasi ASN dalam Pilkada yang diselenggarakan pada Kamis (2/5).

Usulan ini dia ajukan kepada Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Ginsang sebagai bagian untuk mencegah dijadikannya seleksi CASN sebagai komoditas politik.

"Pak Junimart Ginsang, jika boleh saya mengusulkan untuk seleksi CASN tahun ini ditunda sampai selesainya pilkada biar tidak dijadikan komoditas politik," Usulnya.

Najih berambisi usulan ini segera dapat didiskusikan lebih lanjut oleh DPR dengan BKN.

"Ke teman-teman di BKN mudah-mudahan usulan ini bisa didiskusikan ke depan supaya seleksi ini tidak dijadikan komoditas oleh para tokoh politik," lanjutnya.

"Misal menjanjikan 'nanti nan dukung saya bakal saya jadikan ASN' misalnya," ungkapnya.

Najih  mengatakan usul penundaan seleksi CASN ini diajukan juga belajar dari Pilpres kemarin. Ia mengatakan rumor netralitas dan keterlibatan aparatur wilayah dan pusat menjadi sorotan MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

"Meskipun dari putusannya tidak mengaitkan proses keterlibatan aparatur ataupun ASN sebagai bagian dari perihal nan mengurangi nilai demokrasi, tetapi diakui dalam putusan itu bahwa ke depan netralitas aparatur negara dan ASN harus terus diperbaiki. Menjadi catatan badan pengawas pemilu untuk terus meningkatkan kualitas pengawasannya. Hal ini menjadi sangat krusial terutama menjelang pemilihan kepala daerah," ucapnya.

Pemerintah bakal membuka lowongan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN/CPNS) dengan total susunan 2,3 juta untuk tahun anggaran 2024.

Dari jumlah tersebut, lowongan CPNS ini terbagi untuk Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1,6 juta dan lulusan baru alias fresh graduate sebanyak 690 ribu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan penyediaan lowongan untuk fresh graduate sesuai dengan perintah Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

(nma/agt)