Satpol PP Kota Mojokerto Hentikan Paksa Proyek Pembangunan Perumahan

Mojokerto, Padangbulan.co.id- Pembangunan perumahan di Kelurahan Surodinawan, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto dihentikan paksa Satpol PP. Pasalnya, pihak pengembang belum mengantongi izin apapun dari pemerintah setempat.

Proyek perumahan ilegal tersebut tepatnya terletak di RT 38 RW 09, Kelurahan Surodinawan. Pembangunan perumahan elit ini pada tahap pengurukan dan pemadatan lahan seluas 100×60 meter persegi.

Pengurukan dan pemadatan lahan yang sudah berjalan 4 hari itu akhirnya dihentikan paksa tim dari Satpol PP Kota Mojokerto. Petugas penegak Perda mengeluarkan alat berat dari lokasi proyek, lalu menutup akses ke lahan dengan pagar besi. Hanya saja, petugas tidak menyita alat berat tersebut sebagai barang bukti.

“Sesuai Perda Kota Mojokerto nomor 5 tahun 2017 tentang Bangunan Gedung, aktivitas ini belum memiliki izin. Memang sudah mengajukan izin pengeringan, tapi masih proses, izinnya belum keluar. Sehingga aktivitas ini sementara kami hentikan dulu,” kata Kepala Seksi Informasi dan Penyuluhan Satpol PP Kota Mojokerto Nurman Sihombing kepada wartawan di lokasi, Kamis (7/10/2021).

Nurman menjelaskan pengembang wajib mengantongi izin pengeringan tanah atau izin perubahan penggunaan tanah (IPPT). Karena lahan yang mereka gunakan berstatus ruang terbuka hijau (RTH). Selanjutnya, developer juga wajib mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemkot Mojokerto.

“Asalnya ini dulu RTH. Pihak developer harus mengajukan izin pengeringan dulu, baru setelah itu terkait izin bangunan gedung,” terangnya.

Satpol PP Kota Mojokerto tidak memberi sanksi apapun terhadap pengembang perumahan nakal ini.

“Untuk sanksinya kami persuasif. Jadi, setelah nanti semua perizinan sudah diurus, sudah dapat menunjukkan izin, kami akan membuka barikade, pengembang dapat melanjutkan aktivitas lagi,” Pungkas Nurman.

Leave a Reply

Your email address will not be published.