“Gempur Rokok Ilegal” di Kebunagung Ploso untuk Selamatkan Buruh Pabrik dan Peningkatan Penerimaan Pajak Negara

Jombang, Padangbulan.co.id– Hari Kamis, (09/09/2021) pagi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Jombang berkerja sama dengan Kantor Wilayah Kerja Bea Cukai Kediri melakukan sosialisasi “Gempur Rokok Ilegal” di Balai Desa Kebunagung, Kecamatan Ploso.
Diharapkan umpan balik dari Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal ini bisa menekan peredaran rokok ilegal. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui perbedaan rokok ilegal dan rokok yang tidak ilegal. Tujuannya untuk, memberikan perlindungan buruh pabrik rokok agar tidak terkena PHK, serta sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak negara.
Raden Donny Sembada, Kepala Bidang Pemeriksaan Kantor Bea Cukai Wilayah Kerja Kediri menyampaikan hal tersebut saat sebagai pemateri sosialisasi “Ketentuan Umum di Bidang Cukai dan Kampanye Gempur Rokok Ilegal”.
Sosialissi bertujuan memberikan edukasi bagi masyarakat, agar bisa memahami tentang jenis Barang Kena Cukai (BKC) dalam aktifitas sehari-hari. BKC meliputi Etil Alkohol atau etanol, Minuman yang mengandung etil alkohol yang dikenal miras. Hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya.
“Rokok ilegal itu, sama halnya dengan rokok tidak membayar pajak. Karena tidak dilekati pita cukai. Pajak dari cukai rokok ini dipungut oleh negara, yang peruntukkannya dikembalikan kepada masyarakat berupa biaya pembangunan berbagai sektor. Karena itu, apabila ada Sales yang menawarkan rokok ilegal masyarakat diminta untuk berani menolak,” harapnya.
Sosialisasi berjalan, proaktif karena pemateri menyampaikan secara dialogis dengan membuka sesi diskusi interaktif. Diantaranya, ada warga yang menanyakan, kenapa harga rokok mahal tetapi harga daun tembakau ditingkat petani tidak mahal. Selain itu, apakah ada sanksi bagi pedagang jikalau menerima rokok polos yang ditawarkan oleh Sales rokok.
Hadir membuka kegiatan tersebut Kepala Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Aries Yuswantono mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jombang Budi Winarno, turut mengikuti sosialisasi Banbinsa Serda (TNI) Nur Kasim, Babinkamtibmas, Ganar, Kades Yeni Anang Setiawan, ST, MT dan 59 warga Desa Kebunagung dari unsur petani tembakau dan pedagang, pemilik kios berasal dari desa setempat.
Menurut Donny Sembada, hingga kini terdapat dua kasus yang sedang ditangani Bea Cukai Kediri. Satu kasus dalam penyelidikan, yang satunya sedang menunggu proses sidang di Pengadilan Negeri Jombang. Bentuk pelanggaran, katanya, mempruduksi dan mengerdarkan rokok polos, atau rokok putihan tanpa dilekati pita cukai.
“Besar harapan kami, dari kegiatan sosilisasi ini, jikalau ada Sales yang menawarkan rokok ilegal, pedangan, pemilik Kios/Toko Rokok bisa mengetahui dan berani menolak, untuk tidak memperdagangkan. Sebab, turut memperdagangkan rokok ilegal juga terkena sanksi hukum,” katanya.
Kepala Desa Kebungagung Yeni Anang Setiawan, ST, MT, mengapresiasi kegiatan sosialisasi dimaksud karena banyak memberikan pengetahuan baru, mengingat di wilayah Desa Kebunagung sebagian warga merupakan petani tembakau, terkadang ada yang merajang daun tembakau, menjadi tembakau iris.
“Terima kasih, Kami sampaikan kepada Dinas Kominfo dan Bea Cukai Kediri, telah memberikan pencerahan bagi warga Kami, shingga warga bisa membedakan bagaimana ciri-ciri rokok ilegal,” tuturnya.
“Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada warga yang memproduksi tembakau iris untuk diperdagangkan. Andaikata ada, tentu Kami sarankan untuk mengurus perizinannya, agar tidak ada masalah,” ucap Kades Yeni Anang menjawab awak media usai mendampingin warga mengikuti sosialisasi.
Donny Sembada menyampaikan, sanksi pidana pelanggar cukai sebagaimana tertuang pada Pasal 50 UU No.11 Tahun 1995 Jo. UU No. 39 tahun 2007 tentang Cukai. Ancaman Pidana Penjara, paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Sedangkan Pidana Denda, paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai, paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai.
Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Wilker Kediri tahun 2021 ditargetkan bervariasi. Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 581.368.785.000, Kota Kediri Rp. 66.109.242.000, Kabupaten Kediri Rp. 41.302.094.000, Kabupaten Jombang Rp. 37.401.427.000, dan Kabupaten Nganjuk Rp. 22.411.508.000.
Pemanfaatan alokasi dana tersebut diantaarnya untuk mendukung program bantuan bibit dan sarana produksi tembakau, pelatihan peningkatan kualitas budidaya tembakau, program kemitraan antara petani tembakau dan perusahaan mitra. Selain itu, dukungan program lingkungan sosial berupa BLT bagi buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok.
Aspek yang harus diperhatikan dalam penerapan BKC diantaranya, beber Donny, pengenaan cukai sebagai upaya pengendalian konsumsi untuk mendukung RPJMN melalui penurunan prevalensi merokok, khususnya usia 10-18 tahun yang ditargetkan menjadi 8,7% di tahun 2024.
Selain itu, pada sektor tenaga kerja tembakau terdapat 158.552 pekerja langsung pada tahun 2017 lalu, juga terdapat 526.389 KK (setara 2,6 juta orang) yang terlibat dalam sektor pertanian tembakau pada tahun 2020.
“Target penerimaan negara dari cukai untuk mendukung pembangunan nasional tahun 2021 ini ditargetkan Rp 173,78 trilyun,” pungkas Donny.

Bk

Leave a Reply

Your email address will not be published.