Pabrik Pengolahan Limbah B3 Di Kesamben Jombang Diduga Ilegal

Jombang, Padangbulan.co.id – Kecamatan Sumobito dan Kesamben Kabupaten Jombang merupakan sentra industri peleburan aluminium di Jawa Timur yang mengolah limbah dross aluminium dari beberapa perusahaan peleburan aluminium besar sejak tahun 1990. Terdapat 136 perusahaan peleburan dross aluminium di dua kecamatan yang menghasilkan limbah slag alumunium. Limbah dross dan slag alumunium merupakan limbah B3 yang memiliki kode B313-2 dalam daftar limbah B3 dari sumber spesifik proses produksi primer dan sekunder berdasarkan PP 101/2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Akan sangat berbahaya bila limbah tersebut tidak diolah dengan benar. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tengah menargetkan pembangunan kawasan ramah lingkungan terkait pengelolaan limbah B3.

Namun di Desa Kesamben Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang masih ada gudang diduga Tak memiliki Izin Pengelolahan Limbah Almunium, yang bertempat bersebelahan dengan persawahan warga.

Sesuai Amanat Undang Undang 32/2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 1 ayat 2 adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Perusahaan pengelolaan Limbah B3 wajib memiliki Lokasi pengolahan Limbah dan tidak mencemari lingkungan merupakan kewajiban industri atau perusahaan yang diamanatkan dalam Undang Undang. Namun hal itu tak semua para pemilik industri memahami dan masih banyak industri yang tak mengelola limbah dengan baik, itu diduga para pemilik industri ilegal, pembuang dan pengolahannya tanpa memiliki izin.

Slamet, pemilik dari gudang yang bertempat di wilayah Desa Kesamben Kecamatan kesamben Kabupaten Jombang. Gudang tersebut diketahui dan diduga belum memiliki Izin Pengelolahan Limba,Karena Lokasi Tersebut tidak sesuai dengan tempat gudang Pengelolahan Limbah. Gudang tersebut berlokasi dekat Persawahan warga. Limbah Jenis B3 Almunium ini sudah beroperasi cukup lama dan diduga belum mengantongi izin pengelolahan Limbah tersebut.

Saat dikonfirmasi Awak Media kelokasi gudang limbah, pemilik Limbah B3 Almunium  tersebut menghindar bahkan salah satu karyawan gudang Tersebut mengatakan Bahwa sang pemilik industri jarang ke tempat usahanya, dan berjanji akan menyampaikan ke sang pemilik industri, katanya.

Disisi lain, Menurut praktisi Hukum Sadak, S.H,MH. Selaku Pengacara dan Kuasa Hukum Media Independent Online (MIO) Indonesia Menyebutkan ancaman pidana BUKAN hanya berlaku bagi kegiatan usaha perkebunan atau kegiatan usaha industri, baik Pabrik penggilingan padi atau pabrik karet dan sawit milik BUMN seperti PTPN, atau pabrik milik swasta saja.

“Ancaman pidana tersebut juga berlaku terhadap kantor-kantor pemerintahan, termasuk kantor dinas lingkungan hidup atau kantor kejaksaaan dan kantor kepolisian, yang menghasilkan limbah b3 berupa oli bekas dan aki bekas dari kendaraan dinasnya, atau lampu TL bekas dari kegiatan penerangan gedungnya, atau bekas kemasan tinta dari kegiatan printer, seharusnya memiliki izin TPS limbah B3. Jika tidak, maka penanggung jawab kantor tersebut dapat dikenakan Pidana,” Jelas Sadak kepada media. Jum’at (3/9/2021).

Menurutnya, ancaman pidana akibat tidak memiliki izin dan larangan tersebut diikuti dengan sanksi yang tegas dan jelas tercantum pada Bab XV tentang ketentuan pidana pasal 97-123.

“Salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi Setiap orang yang menghasilkan dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),” Pungkasnya.

(McD)

Leave a Reply

Your email address will not be published.