Setali Tiga Uang Konflik Parpol: Golkar, PPP Kini Demokrat

Jakarta, Padangbulan.co.id – Publik saat ini disuguhi konflik internal Partai Demokrat yang panas akan kudeta hingga ancaman menggelar kongres luar biasa (KLB). Dalam catatan sejarah, perpecahan internal juga pernah melanda sejumlah partai politik, di antaranya Golkar dan PPP.

Golkar

Salah satu konflik internal Golkar yang terpanas adalah pertarungan antara Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Golkar kubu Agung Laksono. Konflik ini muncul pada 2014 ketika keduanya berbeda dukungan dalam Pilpres 2014. Ical mendukung Prabowo-Hatta, sedangkan Agung Laksono mendukung Jokowi-Jusuf Kalla.

Dikutip dari detik.com, ini rangkaian konflik Golkar Ical vs Golkar Agung Laksono yang dimulai dari perpecahan hingga sidang pengadilan:

Pecah Dipicu Bentrok

Perpecahan ini menyala ketika massa AMPG yang dipimpin Yorrys Raweyai terlibat bentrok dengan massa berseragam AMPG di DPP Golkar pada 25 November 2014. Massa AMPG yang dipimpin Yorrys sebelumnya membuat rusuh di rapat pleno DPP Golkar sehari sebelumnya.

Bentrokan ini terjadi saat persiapan rapat pleno di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta. Rapat pleno ini sangat krusial karena mengagendakan persiapan Munas Golkar yang akan digelar 30 November 2014. Golkar pun pecah.

Saling Gelar Munas

Kondisi pun semakin panas ketika kedua kubu sama-sama menggelar Musyawarah Nasional IX versi masing-masing.

Ada kubu Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono dan kubu Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Kubu Ical menggelar Munas di Bali pada 30 November sampai 4 Desember 2014. Sedangkan kubu Agung Laksono menggelar Munas di Riau pada 8 Desember 2014.

Keduanya sama-sama menang berdasarkan versi Munas masing-masing. Agung Laksono terpilih menjadi Ketum Golkar dalam voting. Sedangkan Ical terpilih secara aklamasi menjadi Ketum Golkar juga. Namun SK Menkum HAM berada di tangan kubu Agung Laksono. Perpecahan semakin sengit hingga kedua kubu bertarung di pengadilan.

Pertarungan di PTUN

Pertarungan kedua kubu lantas berlanjut ke meja hijau. Namun, dalam sidang tingkat pertama, PTUN Jakarta memutuskan membatalkan SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol atau kubu Agung Laksono pada 18 April 2015.

Kubu Agung Laksono pun mengajukan banding. Kendati demikian, dalam sidang di tingkat banding di PN Jakpus 20 Oktober 2015, lagi-lagi kubu Ical memenangi gugatan. Kubu Agung Laksono lantas mengajukan kasasi. Tak juga puas, persidangan berlanjut di tingkat kasasi. Namun, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi permohonan kubu Golkar kepengurusan Agung Laksono.

Konflik kemudian agak mereda ketika Wapres Jusuf Kalla pada 2016 merintis rekonsiliasi di antara kedua kubu. Kedua kubu akhirnya sepakat menggelar Munaslub Golkar di Nusa Dua, Bali, Sabtu (14/4/2016). Munaslub ini membuat Setya Novanto terpilih menjadi Ketum Golkar.

PPP

Seperti halnya Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pernah menghadapi kemelut konflik internal. Konflik ini bermula ketika Ketum PPP saat itu, Suryadharma Ali, menyatakan dukungannnya kepada Prabowo Subianto yang menjadi capres 2014. Benih-benih perpecahan pun muncul.

Perpecahan

Konflik internal PPP pecah. Elite PPP di bawah kepemimpinan Waketum Emron Pangkapi langsung menggoyang kepemimpinan Suryadharma. Konflik ini memakan korban Suryadharma memecat sejumlah elite PPP, antara lain Waketum Suharso Monoarfa, Sekjen Romahurmuziy, dan empat ketua DPW yang dituding jadi biang kerok ‘pemberontakan’.

Tak hanya itu, Suryadharma kemudian mengundang Prabowo ke kantor DPP PPP di Jl Diponegoro, Jakarta Pusat. Prabowo dan Suryardharma kemudian menggelar konferensi pers pada 18 April 2014. Prabowo pun memuji PPP yang berkomitmen mendukung pencapresannya tanpa meminta embel-embel apa pun.

Gelar Rapimnas

Saat itu kubu pendukung Waketum Emron Pangkapi tak tinggal diam. Mereka melakukan perlawanan, menggelar rapimnas, memberhentikan sementara Suryadharma Ali, dan menunjuk Emron Pangkapi jadi Plt Ketua Umum PPP. Tak hanya itu, mereka juga menjadwalkan Mukernas untuk meminta pertanggungjawaban Suryadharma.

Fatwa Islah

Di tengah konflik yang tengah memanas, Majelis Syariah PPP muncul. Ketua Majelis Syariah Maimun Zubair mengeluarkan fatwa islah, juga menganulir semua keputusan Suryadharma memecat sejumlah elite PPP, termasuk juga mengkaji ulang arah koalisi PPP yang sudah condong ke PPP. Meski sambil berkaca-kaca, Suryadharma menerima juga keputusan tersebut. Pertemuan islah pun digelar pada Selasa (22/4/2014) malam itu juga, setelah fatwa islah dibacakan Majelis Syariah PPP pada siang harinya di forum Pleno PPP. Pada pertemuan itu kedua belah pihak menyepakati islah.

Kesepakatan islah kemudian dibawa ke arena Mukernas pada 23-24 April 2014. Mukernas kemudian menyepakati islah dan mengambil sejumlah keputusan, antara lain membahas ulang rencana koalisi PPP dan mempercepat Muktamar untuk memilih ketum baru PPP. Hingga akhirnya pada Oktober 2014, Romahurmuziy terpilih sebagai Ketua Umum DPP PPP.

Demokrat

Partai Demokrat kini juga mengalami konflik internal. Semua bermula ketika Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap upaya perebutan partai pada 1 Februari 2021.

AHY mengatakan ada sosok yang ingin merebut partai melalui kongres luar biasa (KLB). Dia menuding ada sosok yang berada di lingkaran Istana yang memimpin aksi ini. Dia juga menyurati Presiden Jokowi terkait hal ini. Belakangan diketahui bahwa sosok yang dituduh itu adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Perpecahan

Perpecahan pun semakin kentara. Ketika sejumlah kader menyatakan setia kepada AHY, sejumlah kader juga yang menyuarakan kudeta dipecat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun turun gunung.

Sejumlah pendiri Partai Demokrat menyuarakan kongres luar biasa (KLB) meski berlawanan dengan AD/ART. Marzuki Alie juga muncul dan siap mencalonkan diri menjadi Ketum saat KLB. Hingga kini, KLB belum terlaksana.

Gugatan Dimulai

Mantan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun, yang menjadi korban pemecatan, pun bersuara. Dia balik menyerang SBY. Dia mengklaim SBY bukan sosok pendiri partai karena tidak berkeringat dan berdarah-darah. Jhoni Allen tidak terima dipecat dari PD. Dia menggugat Ketum AHY ke pengadilan.

Sebagaimana dikutip detik.com dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (SIPP PN Jakpus), Rabu (3/3/2021), gugatan Jhoni terdaftar dengan nomor perkara: 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst. Jhoni menggugat AHY, Teuku Riefky, dan Hinca Pandjaitan.

Saat ini, konflik internal masih berlanjut. Pengurus Partai Demokrat dan pihak-pihak yang melakukan perlawanan pun masih lempar serangan.

__YOV/DTK

Leave a Reply

Your email address will not be published.