20 Tower Hunian ASN Bakal Dibangun Tahun Depan

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah bakal membangun 20 tower bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada 2025. Pembangunan tersebut bakal akan melengkapi 27 tower nan sudah terbangun saat ini.

"Kita sekarang ini sudah 11 tower, udah lebih, ya. Sekitar 27 tower kali ya," kata Waki Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di kantornya, Jumat (13/12).

Dengan tambahan 20 tower baru tersebut, tower kediaman ASN bakal berjumlah 47 tower.

"Nanti kan lanjut 2025, tetap bakal kita lanjutkan untuk 47 tower," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan instansi eksekutif, yudikatif, dan legislatif bakal rampung dibangun pada 2028 sesuai pengarahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, instansi kementerian juga bakal bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kementerian di Kabinet Merah Putih.

"Pasti dong. Enggak mungkin lah menterinya nambah, kantor-kantornya enggak nambah," katanya.

Sementara itu, rencana pemindahan ASN ke IKN lagi-lagi mundur. Para abdi negara beranjak instansi ke IKN pada April 2025, setelah Lebaran tahun depan.

Padahal, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengatakan ASN pindah ke IKN pada Januari 2025.

Kepala Otoritas IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sempat mengkalkulasi rencana pemindahan ASN ke IKN.

Hasilnya, pemindahan ASN ke IKN mundur dari Januari ke April. Sebab, pada Maret ada momentum Hari Raya Lebaran alias Lebaran.

"Menurut Menteri PANRB (Rini Widyantini) nan sekarang kita siapkan, sedang kita hitung semua itu mulai April (2025). Sebenarnya Januari, tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12) lalu.

Bos IKN itu menyebut saat ini konsentrasi pembangunan IKN saat ini adalah pusat pemerintahan, sebagaimana perintah Presiden Prabowo Subianto. Pusat pemerintahan ini mencakup akomodasi untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Waktu perintah ke saya kudu menyelesaikan ekosistem yudikatif, legislatif, dan sekarang baru eksekutif. Jadi baru tahun ini kita siapkan ekosistem untuk instansi dan kediaman yudikatif dan legislatif. Yudikatif kan MA, MK. Legislatif (ada) DPR, MPR, DPD," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)